Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia
PENGUNJUNG





APLIKASI BLOG GURU INDONESIA

IBN

translate

BisnisNgeTren.Com ya Paytren milik Ust. Yusuf Mansur Veritra Sentosa Internasional Treni KLIKVSI VSI

ARTIKEL PENDIDIKAN

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.K.I. Jakarta
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan D.I. Yogyakarta
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
13. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
15. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
16. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
17. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
18. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
19. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM KEPULAUAN RIAU
20. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
21. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
22. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa tenggara Timur
23. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
24. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
25. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RIAU
26. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
27. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
28. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
29. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
30. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
31. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
32. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
33. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Pastikan anda membawa berkas lengkap sesuai yang diminta ya, silakan pilih sesuai kota/daerah anda masing-masing, periksa nama anda, jadwal, sesi, dll. Catat agar anda tidak lupa.

Untuk nilai ujiannya sendiri, Passing Grade SKD CAT BKN: TWK 75, TIU 80, TKP 143. Kurang dr PG = gagal.
untuk itu pastikan anda mempersiapkan sebaik mungkin.
Selamat berjuang! Informasi akan terus kami update, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya.

Ungkapan itu disampaikan Lilik Bambang Lestari, Kepala Biro Humas Kemenkumham, di Jakarta, pada Sabtu (9/9) pagi, pukul 10:00 WIB.

“Berhubung server masih bermasalah, pelamar CPNS bisa langsung melihat jadwal seleksi, terkait tempat dan waktunya di situs saja. Tak lagi wajib cetak kartunya,” ungkap Lilik.

Keputusan ini, menurut Lilik, diambil untuk memudahkan para CPNS Kemenkumham yang akan melaju ke seleksi berikutnya pada Senin (11/9) mendatang.

Menurutnya, per Sabtu siang ini, calon pegawai negeri sipil dapat melihat pengumuman waktu dan tempat seleksi ke situs Kemenkumham dan BKN.

“Pengumuman tersebut akan di tampilkan di situs Kemenkumham (http://cpns.kemenkumham.go.id), dan BKN (https://SSCN.bkn.go.id),” ujarnya.

Tak lagi cetak kartu 

Lebih jauh, Lilik pun membagi pernyataan resmi bernomor SEK.KP.02.01-740 yang menyatakan CPNS Kemenkumham tak lagi perlu cetak kartu antrian.

Selain itu, CPNS Kemenkumham 2017 yang mengikuti verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat diminta membawa sejumlah dokumen.

Di antaranya Ijazah/STTB (asli), Transkrip nilai Ijazah/STTB (asli), Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan (suket) (asli), Lembar bukti pendaftaran SSCN (fotokopi), dan Pas Foto ukuran 4×6 berlatar belakang merah 2 lembar.

Pada poin keduanya, disampaikan CPNS tak lagi perlu membawa cetakan nomor antrian pelaksanaan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan.

Surat pengumuman itu dikeluarkan pada Sabtu (9/9), oleh Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, selaku Ketua Panitia Seleksi. (rah)

Untuk pelamar di Kemenkumham yang telah dinyatakan lulus administrasi harus mengambil nomor antrian  di cpns.kemenkumham.go.id kemudian login dengan menggunakan nomor registrasi, nomor Nik.

Klik  disini  untuk link login mendapatkan nomor antrian sebagai persyaratan verifikasi berkas asli dan pengukuran berat dan tinggi badan.

1 Arsip Nasional Republik Indonesia Download
2 Badan Ekonomi Kreatif Download
3 Badan Informasi Geospasial Download
4 Badan Intelijen Negara Download
5 Badan Keamanan Laut RI Download
6 Badan Kepegawaian Negara Download
7 Badan Kependudukan dan KB Nasional Download
8 Badan Koordinasi Penanaman Modal Download
9 Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika Download
10 Badan Narkotika Nasional Download
1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Download
12 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Download
13 Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI Download
14 Badan Pemeriksa Keuangan Download
15 Badan Pengawas Obat dan Makanan Download
16 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Download
17 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Download
18 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Download
19 Badan Tenaga Nuklir Nasional Download
20 Kejaksaan Agung Download
21 Kementerian Agama Download
22 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Download
23 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Download
24 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Download
25 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Download
26 Kementerian Kelautan dan Perikanan Download
27 Kementerian Kesehatan Download
28 Kementerian Ketenagakerjaan Download
29 Kementerian Keuangan Download
30 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Download
31 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Download
32 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Download
33 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Download
34 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Download
35 Kementerian Luar Negeri Download
36 Kementerian Pariwisata Download
37 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Download
38 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Download
39 Kementerian Pemuda dan Olahraga Download
40 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Download
41 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Download
42 Kementerian Perdagangan Download
43 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Download
44 Kementerian Perhubungan Download
45 Kementerian Perindustrian Download
46 Kementerian Pertanian Download
47 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Download
48 Kementerian Sekretariat Negara Download
49 Kementerian Sosial Download
50 Kepolisian Negara Download

UNTUK INSTANSI LAIN SILAHKAN KLIK NEXT

 

PENGUMUMAN
NOMOR : 51580/A.A3/KP/2017
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran
2017, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kesempatan
bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan
Kemendikbud dengan ketentuan sebagai berikut:
I. INFORMASI UMUM
1. Unit Kerja Yang Mendapatkan Alokasi Formasi (Alokasi Penempatan) adalah sebagai
berikut:
a. Sekretariat Jenderal
b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
e. Direktorat Jenderal Kebudayaan
f. Inspektorat Jenderal
g. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
h. Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jumlah Alokasi Formasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Download

Menurut jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, hari  ini, Selasa (5/9/2017) akan diumumkan nama-nama pelamar yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikutitahapan selanjutnya.
Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi tersebut dapat dilihat di tiga portal resmi ini yakni http://bkn.go.id/, https://cpns.kemenkumham.go.id dan https://mahkamahagung.go.id/
Para pelamar yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September 2017 mendatang dan dilanjutkan dengan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Dengan jumlah pelamar sebanyak itu, tingkat persaingan dipastikan sangat ketat.
Alasannya: jumlah formasi yang terbatas, hanya 19.210 orang yang terdiri dari formasi di Kemenkumham 17.962 orang dan MA 1.684 orang.

Lembar Kerja 2.1.a

 

ANALISIS DOKUMEN: SKL, KI, KD, SILABUS, DAN

INSPIRASI PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

(Alokasi Waktu: 35 Menit)

 

  1. Tujuan

Peserta pelatihan dapat:

  1. Menjelaskan butir-butir SKL (sikap, pengetahuan, keterampilan) jenjang SMP/MTs.
  2. Menjelaskan isi KI jenjang SMP/MTs.
  3. Menjelaskan isi KD jenjang SMP/MTs.
  4. Menjelaskan hubungan antara KD, KI, dan SKL jenjang SMP/MTs.
  5. Menjelaskan komponen dan isi silabus mata pelajaran dan kaitannya dengan SKL jenjang SMP/MTs.
  6. Menjelaskan karakteristik mata pelajaran dan kaitannya dengan SKL jenjang SMP/MTs.

 

  1. Petunjuk

 

  1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4 – 5 orang untuk mendiskusikan dan menganalisis dokumen SKL, KI, KD, Silabus, dan Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian.
  2. Bacalah substansi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
  3. Bacalah substansi Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada setiap jenjang kelas.
  4. Bacalah substansi Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada setiap jenjang kelas sesuai mata pelajaran yang diampu.
  5. Bacalah substansi Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada setiap jenjang kelas sesuai mata pelajaran yang diampu.
  6. Lakukan identifikasi dalam setiap komponen Silabus Kurikulum 2013 dan berikan catatan kritis yang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
  7. Gunakan Tabel 2.1.a sebagai panduan untuk bekerja.
  8. Presentasikan hasil analisis kelompok Anda dan kelompok yang lain dapat memberikan masukan, agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam memahami Analisis Dokumen: SKL, KI, KD, Silabus, dan Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian.

SILAHKAN DI DOWNLOAD LK LENGKAP  disini

Assalamuaalaikum Warrahatullahi Wabbarakatuh

Selamat Beraktifitas
Informasi seputar syarat baru pencairan tunjangan profesi guru akan kami bagikan kepada seluruh rekan pengunjung khususnya rekan-rekan guru sertifikasi yang tersebar diseluruh satuan pendidikan tanah air.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan merevisi aturan kewajiban tatap muka minimal 24 jam per minggu bagi guru sebagai syarat pencairan tunjangan profesi guru. Syarat pencairan diganti dengan kewajiban berada di sekolah selama delapan jam sehari atau 40 jam untuk lima hari kerja dalam sepekan.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata, mengatakan rencana tersebut telah disampaikan Mendikbud, Muhadjir Effendy dalam berbagai kesempatan. Aturan guru harus bekerja delapan jam per hari atau 40 jam per minggu tersebut juga sudah tertulis di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen.
Baca juga berita lainya :

Di pasal itu disebut ada lima tentang tugas guru, yaitu merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa beban kerja tersebut adalah 24 jam minimal dan maksimal 40 jam tatap muka.

Selama ini, untuk memenuhi tatap muka tersebut, beberapa guru mencari (mengajar) sampai ke sekolah lain. “Ternyata dampaknya, guru hanya disibukkan dengan mengejar-ngejar pemenuhan tatap muka atau melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi 24 jam,” ungkap Pranata, di Jakarta, Jumat (21/10). Ketentuan delapan jam berada di sekolah dalam sehari tersebut merujuk jam normal, bukan jam pelajaran.

“Jadi, jika jam masuk sekolah guru mulai pukul 07.00, pulangnya pukul 15.00 WIB,” tegasnya. Kondisi tersebut membuat empat tugas pokok guru lainnya dilaksanakan di rumah atau bahkan tidak terpenuhi. Kemdikbud akan membuat kebijakan bahwa lima kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35 tersebut semuanya harus dilaksanakan di sekolah selama delapan jam per hari atau 40 jam per minggu.

“Jangan lagi guru membawa pekerjaan sekolah ke rumah,” tegasnya. Ia juga meminta agar jangan ada lagi tugas tambahan lainnya seperti mengundang orang tua atau wali untuk membahas perkembangan anak atau siswa. “Guru harus berkonsentrasi mendidik anak di sekolah dengan lima tugas itu.

Termasuk, kewajiban guru untuk belajar atau berlatih melalui Diklat, bimbingan teknis, atau guru pembelajar akan bagian tidak terpisahkan dari lima kegiatan yang harus dilakukan,” ungkapnya. Pranata juga mengingatkan sesuai Undang-Undang Kepegawaian dan Ketenagakerjaan, untuk guru swasta yang dapat kontrak kerja maka wajib bekerja selama 40 jam per pekan.

“Nah, 40 jam itu dijadikan delapan jam per hari. Guru tidak perlu pergi ke mana-mana, mengejar-ngejar 24 jam, tapi cukup di sekolahnya,” paparnya. Pola delapan jam per hari atau 40 jam per pekan ini sangat cocok untuk pelaksanaan revolusi mental sebagaimana nawacita presiden.

Di mana pendidikan karakter menjadi bagian yang harus menjadi prioritas khusus di pendidikan dasar. Untuk melengkapi kebijakan tersebut, Kemdikbud tengah merinci kegiatan-kegiatan uraian dari lima kegiatan pokok guru tersebut, khususnya yang terkait pendidikan karakter. “Pada saatnya Kemdikbud akan mensosialisasikan ke seluruh guru sebelum akhirnya nanti diterapkan,” ujar dia. ( SEBARKAN KE GURU2)

WISATA TETE LITAK
ADMIN
Alexa Rank
POPULER
Like Box Facebook