GURU INDONESIA

Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia

Kadisdik: Siswi Hamil bisa Ikut UN

April 13th, 2012

Sosbud | Jumat, 13 April 2012 13:58 WIB

Metrotvnews.com, Surabaya: Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur Dr Harun menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan larangan tertulis kepada dinas pendidikan di kabupaten/kota se-Jatim untuk menghalangi siswi hamil mengikuti ujian nasional (UN), sehingga mereka bisa mengikuti ujian yang dimulai 16 April itu.

“Kami tidak pernah mengeluarkan larangan tertulis kepada teman-teman di kabupaten/kota untuk itu (melarang siswa hamil mengikuti UN),” katanya kepada pers di Surabaya, Jumat, menanggapi permintaan Jaringan Peduli Pendidikan Anak Jawa Timur untuk mengikutsertakan siswi hamil dalam UN 2012.

Pihaknya menyerahkan masalah itu (siswi hamil) kepada kebijakan di tingkat kabupaten/kota atau juga kebijakan di tingkat sekolah sendiri.

“Yang jelas, UN itu sudah ada petunjuk teknis (juknis)-nya. Kalau tidak bisa ikut UN ya bisa ikut kejar paket, dan seterusnya. Coba tanyakan teman-teman di kabupaten/kota, larangan itu nggak ada,” katanya.

Sementara itu, Jaringan Peduli Pendidikan Anak Jawa Timur yang terdiri atas 26 lembaga, di antaranya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim, Samitra Abaya KPPD, PusHAM Ubaya, TESA 123, PPT Jatim, Yayasan Sapulidi, Hotline Pendidikan, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sebagainya meminta pemerintah untuk mengikutsertakan siswi hamil dalam UN yang dimulai 16 April mendatang.

“Kalau siswi hamil dilarang mengikuti UN, maka larangan itu melanggar konstitusi. Pasal 28-c ayat 1 UUD 1945 menyebutkan negara wajib menghormati, memenuhi, dan melindungi hak warga negara,” kata Ketua LPA Jatim, Sinung D Kristanto.

Didampingi puluhan rekannya, ia menjelaskan UU 20/2003 tentang Sisdiknas juga menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

“UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak juga menjamin hak dasar anak, baik anak itu ada dalam situasi khusus maupun situasi konflik. Hak dasar seperti pendidikan itu tidak bisa dibatasi atau dihilangkan,” katanya.

Oleh karena itu, kalau siswi hamil dilarang mengikuti UN, maka larangan itu bersifat diskriminatif, karena hanya siswi yang dijadikan pihak yang bersalah, padahal siswi hamil itu tentu ada siswa yang menghamili.

“Karena itu, kami mengimbau pemerintah dan sekolah membangun situasi yang kondusif menjelang UN dan bukan mengeluarkan kebijakan yang membuat siswi tertekan untuk mengikuti UN,” katanya.

Bahkan, katanya, kebijakan kejar paket untuk pengganti UN bagi mereka yang berhalangan juga merupakan peminggiran yang sifatnya diskriminatif terhadap anak Indonesia.

Selain imbauan, pihaknya juga mendirikan Posko Pengaduan UN di seluruh daerah. “Posko pengaduan UN itu terbuka di sekretariat ke-26 lembaga di seluruh Jatim, termasuk kalau ada siswi hamil dilarang ikut UN,” katanya.

Ia menambahkan Sekretariat Jaringan Peduli Pendidikan Anak Jawa Timur di tingkat provinsi ada di Kantor LPA Jatim Jalan Bendul Merisi 2 Surabaya (kompleks Kantor Disnakertransduk Jatim). (Ant/ICH)

Comments

comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

GURU INDONESIA

Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia